Opini "Mangkrak" & Alokasi Dana Sah (Pre-Operating)

1. PROYEK MASIH AKTIF — RUPS 2020 MENOLAK KLAIM 'MANGKRAK': RUPS PT BSP ZAPIN No. 18/2020 (26 Feb 2020) — Bukti JPU No. 60 — menyetujui suara bulat kelanjutan pembangunan pabrik MFO. Mesin aktif dioperasikan di Banjir Kanal Timur. Ini adalah bukti JPU sendiri yang justru menghancurkan dalil 'mangkrak'. Kerugian keuangan negara yang 'nyata dan pasti' (Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016) tidak dapat ditetapkan selama investasi masih berjalan dan RUPS masih menyetujui kelanjutannya. 2. AMDAL ADALAH DOMAIN KLHK & PEMKAB SIAK — BUKAN KELALAIAN DIREKSI: Belum terbitnya izin AMDAL adalah kewenangan administratif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Pemerintah Kabupaten Siak — bukan tanggung jawab PT ZES atau Direksinya. Direksi tidak memiliki wewenang menerbitkan AMDAL. Keterlambatan birokrasi eksternal yang di luar kendali Direksi tidak dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana (Asas Culpabilitas: Nulla Poena Sine Culpa). 3. TIGA POS ANGGARAN SAH — SELURUHNYA TEREALISASI & DIAUDIT KAP: Berdasarkan RUPS PT BSP No. 31/2016, anggaran dibagi ke tiga pos resmi: (a) Land Clearance — terealisasi; (b) Property Plant & Equipment — terealisasi; (c) Pre-Operating Expenses — terealisasi. Seluruh realisasi dicatat, diaudit KAP independen, dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menilai proyek 'mangkrak' hanya dari belum berdirinya fisik pabrik adalah Post Hoc Ergo Propter Hoc — mengabaikan bukti realisasi anggaran non-fisik yang sah. 4. CONTRADICTIO IN TERMINIS PUTUSAN MA: MA mengakui sendiri di Hal.92 adanya 'income rutin tahunan' Rp300 Juta/tahun dari sewa lahan — namun di bagian lain menyatakan 'kerugian total'. Kedua pernyataan ini tidak mungkin benar secara bersamaan. Pengakuan MA tentang income aktif adalah bukti bahwa aset tidak hilang dan proyek menghasilkan nilai ekonomi nyata. 5. 'MANGKRAK' BUKAN TERMINOLOGI HUKUM: Diksi 'mangkrak' adalah bahasa jurnalistik/politis, bukan terminologi hukum pidana maupun hukum perseroan. Tidak ada satu pasal pun dalam KUHP, UU Tipikor, atau UUPT yang menjadikan 'belum selesainya fisik proyek' sebagai unsur tindak pidana. Penggunaan diksi non-hukum sebagai dasar pemidanaan melanggar Asas Legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP). 6. SEMA MA No. 10/2020 — KERUGIAN DI PT ZES BUKAN KERUGIAN NEGARA: Bahkan andaikata pabrik dinyatakan mangkrak dan seluruh modal dianggap hilang, SEMA MA No. 10/2020 (Rumusan Kamar Pidana) secara tegas menyatakan bahwa kerugian pada anak/cucu perusahaan BUMD yang modalnya tidak bersumber dari APBD bukan kerugian keuangan negara. PT ZES adalah cucu PT BSP (BUMD) — menerima modal dari PT BSP Zapin, bukan dari APBD Riau. Dengan demikian, opini 'mangkrak' sekalipun tidak menghasilkan kerugian negara yang dapat dipidanakan berdasarkan UU Tipikor.